Bawaslu Karanganyar Gelar Podcast Spesial Harkitnas 2026, Angkat Tema Kebangkitan Demokrasi

Bawaslu Karanganyar kali ini menggelar edisi spesial Podcast Diksi (Diskusi Demokrasi) dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026, Selasa (19/5/2026). Mengusung tema “Dari Kebangkitan Nasional Menuju Kebangkitan Demokrasi”, kegiatan tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Bawaslu Karanganyar.

Peringatan Harkitnas tahun ini mengangkat tema nasional “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat persatuan dan meningkatkan kesadaran demokrasi di tengah masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, semangat kebangkitan nasional yang diwariskan para tokoh pergerakan bangsa kembali ditegaskan, terutama nilai nasionalisme yang menjadikan persatuan di atas perbedaan suku, agama, dan ras sebagai kekuatan utama bangsa. Selain itu, pentingnya pendidikan dan intelektualitas juga menjadi sorotan sebagai fondasi untuk memajukan bangsa melalui ilmu pengetahuan dan kesadaran sosial.

Podcast menghadirkan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, ia menjelaskan sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional sekaligus pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga semangat kebangsaan dan demokrasi.

Sumanto juga mengajak generasi muda untuk terus berinovasi dan menjadi bagian dari kebangkitan bangsa di berbagai aspek kehidupan. Menurutnya, anak muda memiliki peran strategis dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, baik sebagai penyelenggara, peserta, maupun pemilih dalam proses demokrasi.

“Generasi muda harus ikut mengambil peran dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kebangkitan bangsa harus dimulai dari semangat untuk terus berinovasi dan berpartisipasi aktif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sumanto juga menegaskan pentingnya keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi.

“Sejelek-jeleknya partai politik, jauh lebih baik adanya partai politik dibanding tidak ada partai politik dalam sebuah negara. Karena tanpa partai politik, sebuah negara bisa berjalan seperti kerajaan, di mana seluruh kekuasaan dimiliki oleh satu orang,