312 Data Pemilih Dicermati, Bawaslu Karanganyar Pastikan Coktas PDPB Berjalan Akurat

KARANGANYAR — Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar pada 11–12 November 2026. Pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas Bawaslu dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan serta menjaga akurasi dan validitas data pemilih.

Kegiatan Coktas dilaksanakan di 17 kecamatan se-Kabupaten Karanganyar. Dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Karanganyar melakukan pencocokan terhadap 312 data pemilih dengan kondisi faktual di lapangan. Data tersebut terdiri atas 156 pemilih yang berada di luar negeri berdasarkan data dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 155 pemilih yang tercatat berusia lebih dari 100 tahun, serta satu pemilih yang telah berpindah domisili ke luar Kabupaten Karanganyar.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan untuk memastikan proses pencocokan data dilaksanakan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan kondisi faktual. Pengawasan juga menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian data yang dapat memengaruhi kualitas daftar pemilih.

Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Sudarsono, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap Coktas merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih, termasuk memastikan setiap data yang memerlukan pencermatan khusus benar-benar ditindaklanjuti berdasarkan kondisi di lapangan.

“Pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada tahapan Pemilu maupun Pilkada. Melalui pengawasan Coktas ini, kami memastikan proses pencocokan data dilakukan secara faktual, sehingga data pemilih yang dikelola benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Terlebih terhadap data pemilih berusia di atas 100 tahun, pemilih di luar negeri, maupun pemilih yang telah berpindah domisili, diperlukan pencermatan agar tidak terjadi kekeliruan dalam administrasi data pemilih,” ungkap Sudarsono.

Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menekankan pentingnya koordinasi dan keterbukaan antara penyelenggara Pemilu dalam proses pemutakhiran data pemilih. Hal tersebut diperlukan agar setiap temuan maupun ketidaksesuaian data dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.