Bawaslu Karanganyar Audiensi ke Kecamatan Jatiyoso: Dorong Pembentukan Desa Anti-Politik Uang di 9 Desa Jelang Pilkades

BawasluKra — guna terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah setempat Bawaslu Karanganyar melakukan Langkah konkret, ini diwujudkan melalui kegiatan audiensi dan konsolidasi demokrasi bersama Pemerintah Kecamatan Jatiyoso yang berlangsung di Kantor Kecamatan Jatiyoso pada Kamis (6/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, jajaran pimpinan Bawaslu Karanganyar disambut langsung oleh Camat Jatiyoso, Mahmud Azis Arifin. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan peningkatan kerja sama dengan pemangku wilayah dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif, salah satunya melalui rencana pembentukan Desa Anti-Politik Uang (APU) di seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Jatiyoso, yakni sebanyak 9 desa.
Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti, menyampaikan bahwa konsolidasi ini merupakan bentuk penguatan sinergisitas antara lembaga pengawas pemilu dengan jajaran pemerintah di tingkat kecamatan.
Menurut Nuning, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan datang dapat menjadi ajang pemanasan bagi proses demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah kecamatan dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah praktik politik uang sejak dini.
"Kegiatan ini merupakan bentuk sinergisitas antara Bawaslu dengan Pemerintah Kecamatan Jatiyoso. Menghadapi Pilkades serentak sebagai pemanasan proses demokrasi, kami mengajak pemerintah kecamatan untuk hadir dan bersama-sama mengembangkan pengawasan partisipatif oleh masyarakat, termasuk mendorong pembentukan Desa Anti-Politik Uang di 9 desa di wilayah Jatiyoso," ujar Nuning.
Camat Jatiyoso, Mahmud Azis Arifin, menyambut positif inisiatif dan langkah nyata yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar tersebut. Pihaknya menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung serta berkolaborasi dalam mengawal demokrasi yang bersih di wilayahnya.
Mahmud menambahkan bahwa ke depan ia berharap dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Bawaslu, terutama dalam melakukan sosialisasi edukatif kepada perangkat desa maupun masyarakat luas terkait bahaya politik uang dan potensi pelanggaran lainnya.
"Saya menyambut baik langkah konsolidasi demokrasi dari Bawaslu Karanganyar ini. Kami berkeinginan untuk berkolaborasi melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat berkaitan dengan potensi permasalahan Pilkades, karena Pilkades merupakan pesta demokrasi yang dinamis dan masih rentan terjadi pelanggaran," ungkap Mahmud.
Melalui audiensi dan rencana pembentukan Desa Anti-Politik Uang secara berkelanjutan ini, Bawaslu Karanganyar bersama Pemerintah Kecamatan Jatiyoso berharap angka pelanggaran dalam pesta demokrasi tingkat desa dapat ditekan secara signifikan, sehingga terwujud iklim demokrasi yang jujur, adil, berintegritas, dan kondusif.