Bawaslu Karanganyar Gandeng MGMP PPKn SMK Perkuat Pendidikan Politik Pemilih Pemula

BawasluKra_ Langkah baru Bawaslu Karanganyar dalam memperluas jangkauan pengawasan partisipatif, khususnya di lingkungan pendidikan kejuruan dengan menjalin kerja sama strategis dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMK Kabupaten Karanganyar. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlangsung khidmat pada Rabu (4/2/2026) bertempat di Aula Kantor Bawslu Kabupaten Karanganyar.

Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ridwanita Priliastuti, dalam sambutannya menekankan bahwa meskipun saat ini sedang berada di masa non-tahapan pemilu, Bawaslu tetap berkomitmen menjaga amanah pengembangan pengawasan partisipatif.
Nuning mengakui bahwa sebelumnya kerja sama serupa telah terjalin dengan MGMP SMA. "Selama ini kami mengira SMA dan SMK berada dalam satu wadah koordinasi, sehingga baru kali ini kami secara formal menggandeng SMK. Kami berharap bapak dan ibu guru PPKn bersedia 'menyelipkan' materi pendidikan politik dalam pembelajaran di kelas," ujarnya.
Lebih lanjut, Nuning berharap melalui program "Nyemplung Pawiyatan" yang selama ini dijalankan Bawaslu, kesadaran demokrasi siswa sebagai pemilih pemula dapat meningkat. Bawaslu pun menyatakan kesiapannya untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan MGMP di masa mendatang.
 

Menanggapi hal tersebut, Ketua MGMP PPKn SMK Kabupaten Karanganyar, Suparno, menyambut baik inisiatif ini. Meskipun baru perwakilan yang hadir, ia berharap ke depannya seluruh anggota yang berjumlah sekitar 40 guru dapat terlibat langsung agar pesan demokrasi ini tersampaikan secara menyeluruh.
Suparno menyoroti tantangan nyata yang dihadapi pendidik saat ini, yakni rendahnya minat siswa terhadap isu politik di media sosial.
"Siswa SMK saat mengakses media sosial mayoritas mencari hiburan, bukan ilmu atau politik. Banyak dari mereka yang belum paham apa itu pemilu, prosesnya, serta batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan," ungkap Suparno.
Menurutnya, sosialisasi sejak dini sangat krusial agar para siswa memiliki kesiapan mental dan pengetahuan yang cukup saat menjadi partisipan aktif pada Pemilu 2029 mendatang.

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan berkas MoU dan PKS oleh kedua belah pihak. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya sekadar seremonial, tetapi menjadi jembatan bagi lahirnya pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan peduli terhadap masa depan demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar.