Bawaslu Karanganyar Jajaki Kerja Sama dengan Dinas Pendidikan untuk Perkuat Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

BawasluKra_ Bawaslu Karanganyar melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebagai tindak lanjut atas surat permohonan kerja sama yang telah disampaikan sebelumnya. Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (8/7/2026) di Aula Raden Mas Said, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Hendro Prayitno, mengapresiasi langkah Bawaslu Karanganyar yang menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Menurutnya, sinergi antara kedua lembaga perlu terus diperkuat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan para guru maupun peserta didik, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Kami mengapresiasi inisiatif Bawaslu Karanganyar. Ke depan, kami berharap sinergi ini dapat terjalin lebih intens melalui berbagai kegiatan bersama, baik dengan para guru maupun peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMP," ujar Hendro.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan kerja sama yang telah diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui kerja sama tersebut, Bawaslu berharap setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki landasan hukum yang jelas melalui perjanjian kerja sama antarlembaga.

Selain itu, Bawaslu juga menyoroti masih adanya Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya guru, yang terlibat dalam pelanggaran terkait netralitas pada penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Oleh karena itu, kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN, sehingga ke depan tidak ada lagi oknum guru yang melakukan pelanggaran netralitas.

Melalui sinergi antara Bawaslu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, diharapkan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah.