Bawaslu Karanganyar Libatkan Mitra dalam Evaluasi Pelayanan Publik

Karanganyar, 22 Juli 2026 – Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengundang sejumlah instansi mitra dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada hari Rabu, 22 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik Bawaslu.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Harli Krisnawa Adi, yang memandu pengisian Form F03 pada aplikasi Kementerian PANRB sesuai indikator penilaian dalam instrumen PEKPPP.

Forum dihadiri oleh perwakilan KPU Kabupaten Karanganyar, Universitas Surakarta (UNSA), Universitas Muhammadiyah Karanganyar (UMUKA), Badan Kesbangpol Kabupaten Karanganyar, PWI Surakarta, LDII Kabupaten Karanganyar, NU Kabupaten Karanganyar, mahasiswa magang Universitas Sebelas Maret (UNS), Pemerintah Desa Buran, dan Pemerintah Kelurahan Lalung.

Dalam sesi diskusi, para peserta menyampaikan sejumlah masukan untuk peningkatan pelayanan publik Bawaslu. Perwakilan KPU Kabupaten Karanganyar, Devid Wahyuningtyas, mengusulkan agar draf penilaian PEKPPP dibagikan terlebih dahulu sehingga dapat diberikan masukan secara lebih komprehensif.

Perwakilan Kesbangpol Kabupaten Karanganyar, Eka Mardiyanto, berharap Bawaslu terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin baik. Menanggapi hal tersebut, Harli Krisnawa Adi menyampaikan bahwa Bawaslu akan memperkuat program Pendidikan Pengawasan Partisipatif sebagai tindak lanjut atas masukan yang diterima.

Masukan juga datang dari Pemerintah Desa Buran yang menyoroti pentingnya pencegahan politik uang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serta perlunya sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan. Sementara itu, perwakilan LDII dan NU menekankan pentingnya peningkatan keterbukaan informasi publik, penguatan pengawasan partisipatif hingga tingkat RT, serta perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

Dari unsur media, Arga dari PWI Surakarta mengapresiasi keterbukaan informasi yang selama ini telah dibangun Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Namun demikian, ia mengusulkan agar perkembangan penanganan laporan dan tindak lanjut pelanggaran pemilu dapat ditampilkan secara berkala melalui website sehingga mudah diakses masyarakat.

Perwakilan perguruan tinggi juga menyampaikan dukungan terhadap peningkatan pelayanan publik Bawaslu. UNSA mendorong keterlibatan mahasiswa yang lebih luas dalam pengawasan partisipatif, sedangkan UMUKA mengusulkan agar sosialisasi dilakukan secara berkala dengan tema yang beragam dan terintegrasi dengan media sosial. Selain itu, UMUKA juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data pemilih agar semakin akurat.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Harli Krisnawa Adi menjelaskan bahwa Bawaslu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penyediaan informasi berkala, informasi setiap saat, serta pengembangan website agar lebih informatif dan mudah diakses masyarakat.

Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Sudarsono, menjelaskan bahwa perlindungan terhadap pelapor dugaan pelanggaran belum diatur secara khusus dalam regulasi. Namun, Bawaslu dapat berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu maupun Kepolisian apabila diperlukan perlindungan terhadap pelapor.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Dini, menyampaikan bahwa Bawaslu terus memperkuat pengawasan partisipatif melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan optimalisasi media sosial. Ke depan, Bawaslu akan berupaya memperluas jangkauan sosialisasi hingga tingkat RT agar informasi kepemiluan dapat diterima masyarakat secara lebih luas.

Melalui kegiatan PEKPPP ini, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melibatkan partisipasi para mitra strategis. Masukan yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.