Bawaslu Karanganyar Perkuat Pengawasan Lewat Program Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan.

Bawaslu Karanganyar Perkuat Pengawasan Lewat Program Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan.

Semakin gencar melibatkan peran masyarakat desa dalam pengawasan Pemilu. Pada Jumat (5/12/2025) bertempat di Aula Kantor Balai Desa Buran telah dilakukan Penandatanganan Kerja Sama dan Pembinaan Desa Pengawasan Pemilu dan Desa Anti Politik Uang.
Pada Kesempatan tersebut dilakukan yang menjadi Desa Pengawasan adalah Desa Pulosari Kebakkramat dan Kelurahan Lalung Karanganyar sedangkan Desa Anti Politik Uang yakni Desa Buran Tasikmadu dan Desa Ngringo Jaten.

Nuning Ritwanita Prilastuti (Ketua Bawaslu Karanganyar) dalam sambutannya menyampaikan Langkah strategis ini diambil dengan harapan besar agar masyarakat, termasuk di tingkat desa, turut aktif mengawasi seluruh tahapan Pemilu. Bawaslu Karanganyar tidak bergerak sendiri; selain desa, mereka juga telah menggandeng organisasi masyarakat, Karang Taruna, dan lembaga pendidikan.

Dari total 177 desa di 17 kecamatan se-Kabupaten Karanganyar, Bawaslu telah berhasil menjalin kerja sama dengan kurang lebih 35 desa dalam program Desa Pengawasan Pemilu dan Desa Anti Politik Uang.

"Kenapa kita melibatkan desa untuk pengawasan Pemilu? Karena harapan kita masyarakat juga ikut mengawasi Pemilu," ujar Nuning.
Dalam sesi penyampaian materi, narasumber menyoroti pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dan integritas Pemilu. Ikhsan Nur Isfiyanto (Anggota Bawaslu Karanganyar) memulai dengan refleksi sejarah, menyebutkan bahwa Pemilu pertama pada tahun 1955 merupakan Pemilu yang jujur. Ia membandingkan kondisi peradaban masa lalu dengan kondisi saat ini, di mana integritas sering kali dipertanyakan.

"Saat mendengar kata Pemilu, maka yang terlintas yaitu mengenai pembagian uang, keramaian dan bentrok, kampanye, mempunyai pemimpin yang baru. Apakah Pemilu pada tahun 2025 ini jujur? Karena banyak masyarakat yang hanya akan mencoblos jika mendapat uang tersebut," tanya Ikhsan.
Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat akan menghasilkan kebijakan yang manis dan mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti transportasi.