Desa Pengawasan dan Anti Money Politic Akan Dilauncing Bawaslu Karanganyar pada November Tahun Ini

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar akan melaunching Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politik pada yang direncanakan pada November tahun ini.

Hal itu disampaikan saat acara Konferensi Pers Program Kerja Bawaslu Karanganyar di SFA Karanganyar, Kamis (10/10/2019).

Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti menyampaikan, meskipun Pemilu sudah usai, ada beberapa kegiatan terkait pendidikan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Karanganyar hingga akhir tahun nanti.

"Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) sudah direvisi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi terdapat potensi dan permasalahan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Setidaknya masih ada 21 kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun ini," katanya.

Beberapa kegiatan tersebut di antaranya nyemplung pawiyatan atau memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula seperti pelajar, menyemai demokrasi dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan), diskusi lintas iman dan gelar budaya.

Selain itu, pada akhir November tahun ini, Bawaslu Karanganyar akan melaunching Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politic yang berada di sejumlah wilayah Kabupaten Karanganyar.

"Program ini pembinaan, pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dalam upaya menolak dan melawan politik uang," terangnya.

Adapun Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Karanganyar, Sudarsono mengatakan, nantinya setelah melalui hasil seleksi ditetapkan tiga Desa Pengawasan dan tiga Desa Anti Money Politic. sebanyak 6 desa tersebut akan dilaunching pada November 2019.

"Dari usulan atau inventaris awal, Desa Pengawasan di Tawangsari Kecamatan Kerjo, Wonosari Kecamatan Gondangrejo, dan Salam Kecamatan Karangpandan.

Sedangkan Desa Anti Money Politic di Delingan, Gentungan Kecamatan Mojogedang dan Tlobo Kecamatan Jatiyoso," ungkapnya. (gun)

Humas Kabupaten Karanganyar