Evaluasi Kinerja Semester I TA 2026, Bawaslu RI Tekan Deviasi Anggaran dan Pacu Capaian Output

BawasluKra — Bawaslu Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bawaslu Semester I Tahun Anggaran (TA) 2026 pada Kamis, 16 Juli 2026. Pertemuan yang digelar secara daring melalui platform Zoom ini diikuti oleh Kepala Sekretariat dan staf keuangan dari berbagai satuan kerja (satker) Bawaslu di seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Kabupaten Karanganyar. 
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Evan dari Biro Perencana dan Organisasi Bawaslu RI. Evaluasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian PPN/Bappenas terkait pengisian indikator kinerja pada aplikasi e-Monev, serta hasil pemantauan penginputan capaian realisasi output pada aplikasi SAKTI. 
Dalam arahannya di awal sesi, Evan menekankan bahwa monitoring dan evaluasi (monev) program serta anggaran memiliki peran yang sangat krusial. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai secara objektif apakah capaian kinerja di lapangan telah berjalan beriringan dengan target yang sudah dicanangkan di awal tahun anggaran. 
"Deviasi yang tinggi berarti perencanaan belum matang antara pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPD)," tegas Evan di hadapan para peserta rapat virtual. 
Berdasarkan data yang dipaparkan, nilai rata-rata Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu secara nasional pada Semester I TA 2026 telah menyentuh angka 93,05%. 
Pencapaian luar biasa ditunjukkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sebagai satuan kerja dalam kategori Satker Baru, Bawaslu Kabupaten Karanganyar berhasil menorehkan nilai IKPA yang sangat memuaskan, yakni sebesar 99,4%. Prestasi ini diharapkan dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada paruh kedua tahun anggaran (Semester II). 
Rangkaian rapat juga diisi dengan pemaparan Laporan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan dari perwakilan Bawaslu daerah yang ditunjuk sebagai sampel. Beberapa instansi yang melakukan presentasi antara lain: Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Bawaslu Kota Bandar Lampung, dan Bawaslu Kabupaten Tangerang .
Materi yang dipaparkan merujuk pada format resmi, meliputi realisasi anggaran Semester I, matriks capaian output dan anggaran, progres pelaporan pada aplikasi e-Monev Bappenas, serta proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2026. 
Dari hasil pemaparan sampel tersebut, teridentifikasi sejumlah kendala klasik yang dihadapi sepanjang Semester I. Hambatan utama dipicu oleh adanya penajaman anggaran yang berimplikasi pada tersendatnya pelaksanaan beberapa program kerja. Selain itu, adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan secara mendadak turut memicu terjadinya kesenjangan (GAP) atau deviasi, sehingga capaian output riil belum sepenuhnya selaras dengan target kinerja awal dan memengaruhi nilai IKPA. 
Sebelum menutup rapat koordinasi tersebut, Evan menitipkan pesan penting kepada seluruh jajaran sekretariat Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Beliau mengimbau agar setiap satker aktif melakukan evaluasi mandiri secara berkala setiap bulannya terhadap capaian output program kegiatan dan anggaran masing-masing. 
Melalui langkah monitoring berkala ini, diharapkan target-target kinerja yang telah direncanakan di awal dapat terealisasi secara presisi dan tepat waktu hingga akhir tahun anggaran 2026