Perkuat Kinerja Lembaga, Bawaslu Jateng Gelar Orientasi PPPK Se-Jawa Tengah Secara Daring

BawasluKra – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah resmi membuka kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Senin (29/7/2026). Pembukaan kegiatan penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh 246 staf PPPK.

Rangkaian orientasi ini dijadwalkan berlangsung selama sepuluh hari, mulai 29 Juli hingga 8 Agustus 2026, sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan serta profesionalisme jajaran sekretariat Bawaslu di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Acara diawali dengan arahan dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Yessi Yulius. Dalam penyampaiannya, Yessi menekankan pentingnya komitmen peserta untuk mengikuti seluruh proses orientasi dari awal hingga selesai.
"Orientasi ini menjadi bekal penting bagi para pegawai untuk memahami tugas, fungsi, serta dinamika kerja di lingkungan Bawaslu. Diharapkan seluruh peserta dapat menyerap materi dengan maksimal sebagai landasan untuk terus mengabdi di lembaga ini," tutur Yessi.

Selanjutnya, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Bawaslu RI, Roy Maryun Siagian, memberikan pembekalan serta arahan mengenai integritas dan peran strategis ASN dalam organisasi.
"Sebagai ASN, jadilah bagian dari solusi atas permasalahan lembaga, bukan menjadi bagian dari permasalahan lembaga," tegas Roy di hadapan para peserta virtual.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin. Dalam sambutan pembukaannya, Amin mengingatkan seluruh staf PPPK mengenai prinsip dasar yang wajib dipegang teguh oleh ASN di lingkungan pengawas pemilu, yaitu netralitas dan dedikasi pelayanan.
"Sebagai ASN, kita harus senantiasa menjaga netralitas, dan yang terpenting bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Amin.
Melalui kegiatan orientasi ini, seluruh staf PPPK Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah diharapkan dapat segera menyelaraskan diri dengan budaya kerja organisasi, memahami kode etik ASN, serta siap memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung tugas-tugas pengawasan demokrasi.