Kawal Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Karanganyar Hadiri Rakor PDPB Triwulan III

Karanganyar, 9 September 2026 – Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Karanganyar, Rabu (9/9/2026).

Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya koordinasi dan evaluasi bersama dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berjalan secara akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar turut mencermati proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar, termasuk perkembangan data pemilih serta berbagai aspek yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga kualitas data pemilih.

Kehadiran Bawaslu dalam Rakor PDPB merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga terus mendorong koordinasi dan sinergi dengan KPU Kabupaten Karanganyar agar setiap proses pemutakhiran data dapat berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan data pemilih yang semakin valid.

“Bawaslu Kabupaten Karanganyar terus mendorong agar proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan secara akurat, transparan, dan berkelanjutan. Koordinasi antara Bawaslu dan KPU menjadi penting untuk memastikan setiap perubahan data dapat dicermati dan ditindaklanjuti sehingga hak masyarakat untuk menggunakan hak pilih tetap terjamin,” ujar Sudarsono, Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Melalui koordinasi secara berkala, diharapkan berbagai potensi permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sedini mungkin. Hal tersebut penting sebagai bagian dari upaya menjaga hak konstitusional masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap proses PDPB serta mendorong penyelenggara pemilu untuk menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan.